undang undang statistik. Setelah beberapa tahun, namun legislator takut insentif besar bagi orang untuk mengajukan banding dan dipelihara pengecualian dalam Pasal 8:. undang undang statistik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK. Diharapkan, revisi ini dapat menguatkan peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyajikan data-data yang akurat, teruji, dan teranyar. Untuk menjalankan amanah ini, aplikasi Sensus Penduduk Online dan database untuk pengolahan Sensus Penduduk Wawancara dibuat dengan tingkat keamanan tinggi. Lebih tepat menyebut ditempatkannya undang-undang dalam lembaran negara. JAKARTA, KOMPAS. TENTANG. Instansi : Badan Pusat Statistik. Statistik Matriks Produk Hukum. TBN = Tambahan Berita Negara. Menimbang: bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai. bahwa di dalam rangka susunan Kabinet Dwikora dipandang lebih tepat untuk memindahkan pimpinan dan pembinaan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;4. Belum Tersedia. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang -undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; d. 3796, LL SETNEG : 16 HLM. id Rakyat Merdeka - Anggota Badan Legislasi Riezki Aprilia mengusulkan adanya pengaturan sanksi pidana dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang 2019. Euthanasia may also occur when the ventilator machine is turned off and the patient dies because of it. 51 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5252676. Fungsi ini tidak tersedia di versi yang lebih lama. Dr. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada. 2004/No. Penyelenggaraan statistik mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Data dan Statistik. Undang tentang Cipta Kerja; h. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit Isi diluar tanggung jawab percetakan. Seseorang warganegara seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlembagaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di. Minggu Ini. C. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. Jl Cempaka Nomor 168 Dsn Susukan Rt. Berlaku 1530. aceh@yahoo. Meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Hingga September 2021, Kementerian Kominfo dan Komisi I DPR RI telah menyelesaikan 145 dari total 371 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Publikasi : 53000. Sejak itu, BPS telah menjadi pusat pengumpulan dan penyebaran data statistik yang kredibel di Indonesia. 4371, LL SETNEG : 10 HLM. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18. Pasal 120 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang- Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri. Angka tersebut jauh berkurang dibanding tahun 2020, di mana jumlah korbannya mencapai 84 orang sekaligus menjadi yang terbanyak dalam. Jun 30, 2021 · Perlembagaan, undang-undang dan Rukun Negara adalah dokumen yang sangat penting dalam sesebuah negara. Anak. com - Kegiatan Statistik selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang keberadaannya sudah selama 26 tahun, sehingga saat ini sebagian besar normanya dianggap tidak lagi bisa menjawab semua kebutuhan hukum terhadap kegiatan berhubungan dengan statistik. Undang-undang (UU) tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002. Financial Stability Review (FSR) FSR 02-2018: Mengelola Risiko Eksternal Menjaga Momentum Pertumbuhan;. FAQ Produk Hukum. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) Jl. Tata Cara Pengisian. Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. Salah satu landasan perpres tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Download. Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan yaitu: pertama, bagaimanakah. h) Kaur Perencanaan. Perpres No 123 Tahun 2020. 129); 4. 53 Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketiga, tersedianya data pertanian yang komprehensif dan memenuhi data-data kewilayahan terutama wilayah kecil sampai level desa. Tahun Peraturan : 2023. Menyediakan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya,. Selengkapnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. perundangan dibawahnya, secara formal, nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi . kelompok I : staatspundamentalnorm (Norma Pundamental Negara ). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan sensus penduduk pada 2020 yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Mengingat : 1. Peraturan BPS Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota. Selengkapnya 13 PENGUNJUNG HARI INI 159 PENGUNJUNG KEMARIN. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Indonesia saat ini tentang official statistics mengatur peran BPS sebagai badan koordinasi Sistem Statistik Nasional Indonesia yang mencakup semua badan yang mengumpulkan, memproses. diadakan perubahan/penambahan pada Undang-undang Statistik (U. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik diamanatkan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 51. Tidak cukup dengan mencopot Hakim Aswanto, DPR juga menyasar perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Plate menyebut pengesahan UU tersebut merupakan penanda era baru tata kelola data. Jan 30, 2020 · Salah satu landasan perpres tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Menetapkan KESATU KEDUA1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Gejolak Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja, Korban Kecelakaan Kerja dan Perusahaan yang Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2014 – 2018. Sektor UMKM, 53,76%-nya dimiliki oleh perempuan, dengan 97% karyawannya adalah perempuan, dan. Statistik Matriks Produk Hukum Grafik Statistik. - 2 - Indonesia Tahun 1945; 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika:. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1960. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. ABSTRAK PERATURAN. Deskripsi. dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertujuan untuk. BAB II Asas, Arah, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4). Judul. Pentingnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 dalam pembinaan Industri Pertahanan Indonesia. BPS, katanya, bertanggung jawab untuk mengumpulkan data statistik dasar, yaitu data statistik yang pemanfaatannya berskala luas bersifat lintas sektoral. Samarinda. METADATA PERATURAN. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data. Peran BPS sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah dan perencanaan pembangunan. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta penyusunan Statistik Hayati; d. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS). pdf. Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMF’s External Debt Statistic: Guide for compilers and users. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. Jumlah Keseluruhan Peraturan Menteri Kominfo : 468 Peraturan Menteri Kominfo yang berlaku : 298 Peraturan Menteri Kominfo yang tidak berlaku: 1704. Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas. bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan eveluasi penyelenggaraan. 71 kb. Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang ini dibuat dalam rangka pengamanan Keuangan Negara pada umumnya, dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya dengan menghidupkan kembali Bank Sentral sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TENTANG. IV. 52 Tahun 2009 terjadi pergeseran dari penargetan berbasis rumah tangga menjadi penargetan berbasis keluarga. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;Istilah ini tengah menjadi perbincangan lantaran berkaitan dengan program Badan Pusat Statistik . Ada tiga jenis sensus yang wajib dilaksanakan oleh BPS, yaitu Sensus Pertanian pada setiap. Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PDF. U. Namun jumlahnya menurun dari 2019 ke 2021. UU ini secara umum membagi statistik menjadi tiga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia. Sumber. undang-undang statistik tersebut yang . PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : bpshq@bps. Rumus : Severity Rate = ( Jumlah hari kerja hilang x 1,000,000)/ Total Person-hours Worked. Deskripsi. RUU ini merupakan perubahan. Naskah: Fungsi Rujukan Statistik . dan lain-lain. PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Salah satu komponen penting dalam data adalah responden. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 3. 26 Geo. Tipe Dokumen: Judul: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik T. 01 WIB. Undang-Undang Nomor 40/2009 tentang kepemudaan membatasi usia pengurus aktif dalam organisasi kepemudaan mulai 16 hingga 30 tahun. AD Premier 9th floor, Jl. UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK. Menurut Ghozali (2009) dalam Ngafwa (2018) analisis ini. 6, Kel. 7. * Statistik jumlah pengunjung website Database Peraturan per tanggal 02/10/2023. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, revisi UU PPP merupakan tindak. BagianKedua. Produsen. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 1501 Katalog BPS : 1201005. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. 309; Last 30 Days Visits: 174. Buletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas. undang-undang dari satu ataupun lebih negara lain mengenai hal yang sama. Hari Ini. Total. 2. Politeknik Statistika STIS sukses menggelar Seminar Nasional Official Statistics 2022 pada Sabtu,. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. Statistik insiden keselamatan siber yang dikeluarkan olehUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Undang-Undang yang sudah cukup lama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Rancagan UU. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2017 diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS. a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Judul. Uraian. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di. Tahun Ini. 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI DAYA TARIK WISATA 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Melalui pembinaan ini harapannya, OPD terkait. Perintah Hitung Baris mengembalikan hitungan baris data yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh pengaturan Profil Kolom. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa berdasarkan tujuan pemanfaatannya,. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat -tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang -Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Termasuk kebolehan pembukaan data untuk keperluan tertentu yang digariskan oleh undang-undang yang lain. Produk statistik yang meliputi indikator historikal seluruh sektor yang menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia. pdf. Statistik Peraturan Menteri Kominfo. 6. id. e, huruf f, dan huruf g, untuk mengatasi kegentingan. 2- dengan lebar minimum browser beresolusi. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hadir dalam diskusi perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Udayana,. Laporan mengenai ujaran kebencian lebih banyak dilaporkan dan ditindak Bareskrim Polri. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Hubungi kami melalui Facebook fb. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 2021 menyebutkan bahwa perempuan mendominasi pelaku usaha mikro Indonesia. Dalam salinan draf RUU PDP yang baru disahkan. (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini. BAB V Pengumuman dan Penyebarluasan (Pasal 15 – Pasal 16). BADAN PUSAT STATISTIK PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN. f. go. UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Statistik adalah data yang diperoleh. Oleh karena itu, Kamis, 25 Agustus 2022, BPS mengadakan Pembinaan Statistik Sektoral ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, di atas dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru; 2. 2020. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. Pasal 120 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang- Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri. Cara Pengumpulan Data. e. sugihan-jatirogo. BAB I UMUM. Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik.