terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 074/G/2015/PTUN. tertanggal 30 Januari 2008 atas nama Akhyadi;4. PA KARAWANG 2. go. KED Tergugat:. SMG tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan dalam hubungannya dengan dokumen Amdal, IUP. 2. sendiri aplikasi SIAD PTUN, tidak boleh meminta ban-. 2 (2020): ARTICLE WISUDAWAN KE 74, Desember 2020 / Articles Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kejahatan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG) Di bawah ini adalah beberapa kasus hukum yang penanganannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut : + PEMBERHENTIAN PNS. 1. 2. 2. Contoh-contoh dokumen beracara dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Putus Register Upload; 2023 867. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. d. Konstruksi UU Pemilu memberi jawaban, bahwa tidak semua sengketa proses pemilu menjadi. : Skep/1052/XI/1999 tertanggal 2 November 1999 tentang penugasan Anggota TNI dan POLRI sebagai anggota DPRD tingkat I Provinsi Irian Jaya periode 1999-2004. Tanggal 9 Maret 2023 — Penggugat: WIEN LIE SADIKIN Tergugat:terkait putusan PTUN jika tidak menerima maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bandung. PA KISARAN 2. Total Camakila Development diwakili oleh Jarot Supriadi sebagai Penggugat I, 2. dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara”. JKT merupakan contoh kasus mengenai sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih sehingga menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim PTUN. Putusan yang di ucapkan di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda. Sutami No. Contoh Surat Gugatn PTUN,16-1-22. Putusan PTUN SURABAYA Nomor 156/G/2022/PTUN. Adapun contoh kasus sengketa tanah warisan dan penyelesaiannya yaitu Putusan MA Nomor 1989 K/PDT/2001. Obyek hukum dari kasus di atas adalah keputusan tata usaha negara, yaitu pemberian ijin oleh Pemkab Sukamaju kepada PT Tolak Miskin terkait pendirian Wahana Wisata Waterpark di Desa Pinggiran. Menimbang bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan. JAKARTA – Artikel ini akan membahas contoh kasus hukum acara pidana dan analisisnya yang terjadi di Indonesia. DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO 305 — 541. contoh surat kuasa pihak. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Intervensi: 1. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang sempit, yaitu mulai dari proses mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, hingga berakhir. MH. PBR. 434/USK/VI/2021 tertanggal 18. Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa. PTUN Jakarta menyatakan pemblokiran intenet yang terjadi pada Agustus-September 2019 di Papua dan Papua Barat, setelah wilayah itu dikoyak kerusuhan, melanggar hukum. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksudayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapbkan dengan putusan KepalaDesa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain palinglambat 14. Hadi Sulomo dan atau SRI YARIYANTA Bin Hadisulama dan atau SRI YARYANTO Bin Alm. Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang. Pasal 116 ayat (4) UU a quo mengatur bahwa apabila putusan tetap tidak dilaksanakan, terhadap pejabat TUN yang. 6. Contoh putusan yang menyangkut lingkungan hidup di PTUN ini adalah putusan Nomor: 369 K/TUN/LH/2019, tanggal 15 Oktober 2019. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung (MA) No. 9-13. disebut dengan IUPKadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambagan khususPutusan Nomor 62/Pid. 24 Kp. Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Kab. Terbuktinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan KTUN yang digugat) sebagaimana yang diatur Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN, mengingat ketentuan Pasalkepada badan atau pejabat yang memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Nasional. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA OFFICIUM NOBILE disingkat AAI (diwakili oleh Muhammad Ismak)Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. ep. SOFIA KOSWARA selaku Direktur Utama. Salah satu kasus tentang sengketa Tata Usaha Negara di bidang pertanahan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan. BL. mengetahui persamaan dan perbedaan model pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) antara Indonesia dengan Thailand, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari proses pelaksanaan putusanya, serta urgensi lembaga eksekutorial bagi PTUN di Indonesia. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang. docx. Pada studi kasus Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN. 010/G/1991/PTUN-JKT. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6 (1), 126–144. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang. Kasus Korupsi ‘Pertama’ KPK, Abdullah Puteh. Pengadilan PTUN JAKARTA TUN. putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikatagorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, hakim majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatakan dan hal-hal yang meringankan bagio terdakwa: Hal-hal yang memberatkan : 1. Putusan PTUN BANDUNG Nomor 128/G/2022/PTUN. Pada tanggal 23 Januari 1973, Thonce Bonay Upuya selaku termohon kasasi/penggugat memperoleh sebidang tanah yang. Contoh-contoh dokumen beracara dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Contoh dokumen akan diberikan oleh Dosen/instruktur pada saat praktikum. 3 Akibat Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas 72Direktori Putusan. BNA. Apalagi terkait dengan Lucinta Luna ini yang membuat penegak hukum kebingungan untuk menaruh Lucinta Luna ke dalam tahanan. ,S. BDG. SBY. Negara”, (vide hal. Sus/2023/PN Jkt. Gugatan gugur karena menyangkut. bahwa berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 109 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhirkali diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara,. JKT: Tingkat Proses: Pertama: Klasifikasi: TUN TUN Lain lain termasuk Piutang : Kata Kunci: Lain-Lain : Tahun: 2020 Tanggal Register Contoh Kasus Ptun Dan Analisisnya – ANALISIS KEPUTUSAN PTUN No. 8. Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat: TUKRAN, Dkk Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. PENDAHULUAN. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan No. 71/G. Putusan Pengadilan dan KTUN. sedangkan untuk dalildalil dan suratsurat bukti yang tidakrelevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;. Bg kepadanya. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Surat Keputusan Pemberhentian. Tentunya dengan banyaknya pilihan apps akan membuat kita lebih mudah untuk mencari juga memilih apps yang kita sedang butuhkan, misalnya seperti Contoh Putusan Ptun Dan Analisisnya. enrico ryantama. dengan Register Perkara Nomor 168/G/2021/PTUN. Sehingga Pengadilan akan memutuskan gugatan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). Contoh Surat Gugatan PTUN kel 3. Urgensi Perma Pelaksanaan ‘Fiktif Positif’ dalam PTUN. Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 28/G/KI/2023/PTUN. li@students. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah AgungHal. 13/Pdt/2009 PT IMS Yo Putusan MA Reg. Pengertian sengketa pajak hanya diatur dalam pasal 1 angka 5 UU DILJAK bukan dalam UU KUP. Putusan PTUN SURABAYA Nomor 151/G/2015/PTUN. 38, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) bahwa. SKRIPSI . JKT yang memutus dan mengadili berdasarkan eksepsi dari pihak tergugat. SMD dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c. Putusan PTUN JAKARTA Nomor 344/G/2022/PTUN. 704/Pid. PST. Sengketanya berkaitan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan. A A A. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional:3. Sejarah Terbentuknya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sejak dianutnya konsepsi welfare staat dan menimbulkan adanya kekuasaan freies Ermessen, timbulah suatu kekhawatiran dari warga Negara atas terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Utr. Hakim kasasi MA membebaskan satu perusahaan sawit di Kalimantan Tengah dari tuntutan ganti rugi atas kebakaran lahan di konsesinya dengan alasan perusahaan telah memasang papan peringatan dilarang. Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN. MA dimenangkan oleh PT. Geni, dan Muh. 224/B/2017/PT. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 3. 05-Malang/Ep. 11170490000045 . Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak. 7/G/2017/PTUN. Semua Direktori. JKT. Perlu diingat bahwa berdasarkan UU No. BERKARYA (Berintegritas, Efektif dan efisien, Ramah, Komitmen, Adil, Responsibilitas, Yang Arif dan Bijaksana). Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. BJM. SMD Atau jika Ketua/Majelis hakim Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon. Sebagai contoh, putusan PTUN Yogyakarta seharusnya dapat diajukan upaya hukum. 5. Bila presiden yang melanggar putusan PTUN, Ia meminta seharusnya MA bisa memberi rekomendasi ke MPR bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi oleh presiden. Setelah itu, hukum perdata mengalami banyak proses perubahan. Obyek Gugàtan. Humii Arif, SH, MHiii Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses pembentukannya bertujuan untuk merr. Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2019/PTUN. 1001K/Sip/1972 serta Putusan No. putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. SBY dan telah diperbaiki pada tanggal 23 November 2021 yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan elektronik tanggal 30 November 2021 melalui SistemInformasiPengadilan,dengan mengemukakandalil-dalil gugatan yang padapokoknyasebagaiberikut:Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17. LAMPUNG BARAT 16 — 21. PDF | On Aug 24, 2019, Dezonda Rosiana Pattipawae published Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi | Find, read and cite all the research you need. PT. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang. pada penjabaran “duduk perkara” point ke 16-17, yang menyebutkan bahwa. DPS, dalam perkara antara 1. Senin 30 April 2007. SMG, dalam pertimbanganya telah diuraikan mengenai duduk perkaranya dan telah pula diuraikan mengenai argumentasi hukumnya. JKT Tanggal 28 Nopember 2022 — Penggugat: CV. + PEMBERHENTIAN TNI & POLRI. |. DILMILTAMA. Putusan No. JU DALAM PERKARA PENYELESAIAN WANPRESTASI BERDASARKAN. Isi Putusan 1. Pengertian Putusan Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Analisis putusan ini menggunakan studi kasus Putusan No. wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang. Kedua, Gugatan dikabulkan. (Suatu upaya penguatan pelaksanaan putusan PTUN) Oleh: Umar Dani* A. January 10, 2018. PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN) Ahmad Dahlan Hasibuan1 Dr. Sus/2021/PN Tng. Bdg. id. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. 3 Juli 2023 — TIM KURATOR PT BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT): VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang. 131/DE/WALHI-Aceh/XI/2018 Perihal Permohonan Dokumen. Putusan PTUN SURABAYA Nomor 142/G/2022/PTUN. 4 Sebelum dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014Putusan PTUN SURABAYA Nomor 147/G/2022/PTUN. 339K/Sip/1969tanggal 21 Februari 1970 dan Putusan No. SUS. Pihak yang menjadi dalang dari kasus ini adalah PT Toba Pulp Lestari (PT. Ibunya meminjamkan tanah kepada Hadda untuk dikerjakan sementara. Sby. PT. Pengadilan Tata Usaha Negara dengan BPN selaku tergugat dan PT. Sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. Nomor : 99/G/2020/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 15 Juni 2020, dengan mengemukakan alasan -. SBY dapat diketahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Putusan PTUN BANDUNG Nomor 140/G/2020/PTUN. Jakarta Pusat - DKI Jakarta. TUN Nomor 101/B/2010/PT. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 telah menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN. TUN/2001/PTUN-JKT TENTANG PERMASALAHAN ANGGOTA KELOMPOK KAPAS TRANSGENIK: Angi Maysarah Andi Setiadi Katur Nugraheni Faza Luna Lestari Lestari Hotmaida Sianturi Levinda Oletta Maria Grace 2 Informasi tentang kapas transgenik merupakan hasil inovasi teknologi dalam industri kapas yang memiliki banyak keunggulan antara lain. Home / Archives / Vol. 68/G/2012/PTUN-SMG dan Putusan Nomor 130/B/2013/PT. sengketa Tata Usaha Negara pada. 1/4 Tahun 2017 pun digugat ke PTUN namun hakim menetapkan putusan dismissal sehingga masyarakat kendeng kalah dalam putusan tersebut dengan alasan tidak berwenang. ” Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam. Rabu, 3 Juni 2020, Sidang Terbuka untuk umum Perkara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. Mata Kuliah ini diikuti oleh mahasiswa semester 6 dan10. Contoh kasus PTUN. A. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 10 30 dari 164 putusan Izin Lingkungan Jangka waktu mengajukan gugatan di PTUN dan kewajiban mengumuman izin lingkungan melalui media elektronik (Cth putusan: 99 PK/TUN/2016 antara Joko Prianto, dkk vs. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.